Dalam sejarah *Pesta Rakyat* di Negeri sejuta Panorama Indonesia tercinta, selalu dimaknai sebagai ajang mencari Calon Pemimpin terbaik dari sabang hingga merauke. Dekade awal demokrasi di Indonesia dikenal dengan sistim Presidensil tahun 1945 yg masa berlaku hingga ditetapkan UUDS pada tanggal 15 Agustus1950, yg menandai demokrasi Presidensial berubah menjadi Sistim Parlementer, dalam memilih Calon kepala Negara dan Kepala Daerah. (bc. Gagasan Syutan Syahrir). Yg menganggap sistim Presidensil adalah pola adopsi dari demokrasi ala Eropa.
Sesungguh-nya Sistem Demokrasi Parlementer awal-nya sudah diterapkan oleh Kerajaan-kerajaan di Nusantara, hal ini, dikarenakan ada kerejaan yg daerah kekuasaan-nya sangat luas di Nusantara ini. Namun kelemahan sistim parlementer adalah kedudukan Eksekutif bergantung pada parlementer, mengakibatkan Kabinet sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh Parlemen dan Kabinet dapat dikendalikan oleh Parlemen jikalau mayoritas anggota-nya berasal dari Parleman.
Jika pada sistem presidensil dianggap bahwa, Presiden terlalu didewakan, kini untuk sistem demokrasi parlementer, peran presiden dianggap hanya sebatas simbol atau kepala negara saja, seluruh kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh partai politik atau Parleman. Ini bahagian dari bukti sejarah lahirnya, *Dekrit Presiden* 5 juli 1959 yg dampak negatifnya, UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 1945 harusnya dijadikan dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan, namun pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.
Sistem demokrasi parlementer awalnya Memberi peluang Militer bebas terjun dalam dunia Politik, sehingga menjadi kekuatan politik yg di segani. Hal itu dapat dirasakan pada masa Orde Baru hingga sekarang ini. Apakah ini adalah bahagian dari malapetaka Peradaban, ataukah perubahan Sistim Demokrasi sebagai bahagian dari ciri khas, negara-negara berkembang dewasa ini.
Namun demikian Masyarakat tdk terlalu paham kenginan Aktor Politik prahara Zamam, sehingga mereka diajak jual beli Suara karena itu cara kelangsungan hidup semata bagi Rakya Jelata dianggap hal yg lumrah, yg pada akhirnya Sang Pemilik kedaulatan merana terpanjang sepanjang masa.
( Saudara-Saudara KU, Perubahan sistem demokrasi parlementer, menjadi Demokrasi Pancasila yg bermaksud meneguhkan budaya leluhur bangsa pada akhirnya lahir Demokrasi Ala Reformasi yakni Sistim Multipartai, yg terkesan menggabungkan Sistem Presidensil dengan Parlementer yg pada akhirnya dirasakan sebagai "Malapetaka Peradaban Demokrasi" bagi rakyat jelata karena bingung memilih yg mana. Oleh. HABIB. IDRUS AL-HAMID, Refleksi makna dalam dinamika Politik di Nusantara. Papua. 28/06/2018)...🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩
Tidak ada komentar:
Posting Komentar